Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan
Sumatera Barat Dorong Terobosan Baru dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi
Provinsi Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya menurunkan angka kemiskinan y...
.jpeg)
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029, Pendekatan Baru Diskusi Interaktif Dua Hari &nbs...
PEMBINAAN TEKNIS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN FISKAL RKP
Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, faktor kapasitas sumber da...
MUSRENBANG TERINTEGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
MUSRENBANG TERINTEGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun...
Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Daerah...
Forum Satu Data Indonesia
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Guber...
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2023
Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 20 - 21 Juli 2023, telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi P...
_Komisariat_Wilayah_Sumatera_barat_Periode_2022-2024.png)
Pengukuhan Kepengurusan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Wilayah Sumatera barat Periode 2022-2024
Pada Selasa, 11 Juli 2023, telah berlangsung Pengukuhan Kepengurusan Perkumpulan Perencana Pembangun...
Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi melakukan Penilaian Kinerja terhadap 8 aksi konvergensi yang telah dilaksanakan...
Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa S...
| No. | Indikator | Satuan | Tahun 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Nasional | |||
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | poin | 74.160 | 77.270 | 75.900 |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah | tahun | 9.470 | 9.770 | 9.070 |
| 3 | Umur Harapan Hidup | tahun | 70.350 | 74.690 | 74.470 |
| 4 | Pengangguran Terbuka | % | 6.130 | 5.520 | 4.850 |
| 5 | Gini Ratio | % | 0.289 | 0.282 | 0.363 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | % | 5.900 | 5.310 | 8.250 |
| 7 | Tingkat Kemiskinan Ekstrem | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | PDRB Perkapita (ADHB) | juta | 56.130 | 59.548 | 83.747 |
| 9 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4.700 | 3.370 | 5.120 |
| 10 | Inflasi | % | 0.000 | 5.150 | 2.920 |
| 11 | Nilai Tukar Petani | indeks / % | 101.600 | 127.940 | 123.700 |
Pagu
Realisasi
Persentase
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
Bappeda Sumatera Barat adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan di wilayah Sumatera Barat.
Bappeda Menulis
SIKLUS PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF
SIKLUS PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF Oleh : Medi Iswandi,Mahasiwa Program Doktor FEB Universitas Andalas Pembangunan adalah denyut nadi kehidupan sebuah wilayah. Indikatornya bukan hanya sekadar deretan angka pada laporan statistik, melainkan kisa...
Berita BAPPEDA
Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat
Rapat Kerja Banggar Bersama TAPD Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
SK Gub Pembentukan Sekretariat Pembangunan Ekonomi Hijau 2025-2029
 Sumatera Barat Tahun 2026-2028-1_page-0001.jpg)
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Prov. Sumbar 2026-2028
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Particitory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
Infografis BAPPEDA
Dokumen Publik
Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Link Terkait
FAQ BAPPEDA SUMBAR
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyusun perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pembangunan di tingkat provinsi.
-
Menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
-
Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar dinas/lembaga.
-
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.
-
Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan pembangunan.
Dokumen perencanaan dapat diakses melalui:
-
Website resmi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat: www.bappeda.sumbarprov.go.id
-
Kantor BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat (Jl. Khatib Sulaiman No 1, Padang).
Proposal dapat diajukan secara tertulis kepada BAPPEDA dengan melampirkan:
-
Surat pengantar dari instansi/lembaga terkait.
-
Rencana kegiatan dan anggaran.
-
Dokumen pendukung lainnya.
Proposal akan diverifikasi dan dikaji sesuai prioritas pembangunan.
Ya, BAPPEDA menyediakan data statistik terkait pembangunan melalui:
-
Website resmi BAPPEDA.
-
Kerjasama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Barat.
Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui:
-
Layanan Aspirasi di website BAPPEDA.
-
Posko Pengaduan di kantor BAPPEDA.
-
Email: bappeda@sumbarprov.go.id.
Beberapa program unggulan antara lain:
-
Pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal.
-
Peningkatan ekonomi kreatif dan UMKM.
-
Pembangunan berkelanjutan (SDGs).
-
Digitalisasi perencanaan pembangunan.
Masyarakat dapat berpartisipasi melalui:
-
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat kecamatan/kabupaten.
-
Konsultasi publik yang diadakan BAPPEDA.
-
Forum diskusi online via media sosial BAPPEDA.
Ya, BAPPEDA menerima mahasiswa/pelajar untuk magang/penelitian dengan syarat:
-
Surat pengantar dari kampus/lembaga.
-
Proposal kegiatan.
-
Mengikuti prosedur yang berlaku.
-
Alamat: Jl. Khatib Sulaiman No 1, Padang.
-
Telp: (0751) 7055183
-
Email: bappeda@sumbarprov.go.id
-
Website: www.bappeda.sumbarprov.go.id
.jpeg)
