Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Particitory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Dalam rangka asistensi dan supervisi pengelolaan lahan pertanian beririgasi yang terintegrasi, Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi pelaksanaan Integrated Particitory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) secara virtual pada tanggal 17 November 2020. Dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh Kasubid. Pengembangan Infrastruktur Wilayah beserta staf terkait.

Pada acara pembukaan Rakor tersebut, Dirjen Bina Bangda menyampaikan arahan terkait dengan pelaksanaan program IPDMIP. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan produksi pertanian dalam mencapai ketahanan pangan. Menguatkan kelembagaan pengelolaan pertanian beririgasi. Meningkatkan infrastruktur irigasi yang lebih produktif dan manajemen berkelanjutan. Tugas NPIU Dirjen Bina Bangda adalah koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Pusat Daerah, melaksanakan Bimtek pelaksanaan kepada PPMU dan KPIU Bappeda, membantu NPMU menyiapkan data validasi DLI, pemantauan dan evaluasi komponen Banda. memantau dan membina progress DLI3 dan DLI7. Produk Panduan NPIU Bangda adalah Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR), Panduan Pendamping Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Panduan Pelaksanaan Penyusunan PSETK Masa Pandemi Virus Corona (COVID-19), Panduan Pelaksanaan Rapat/Sidang Komisi Irigasi pada Pediode Pandemi Covid-19, Panduan Pendampingan TPM Pada Masa Wabah Pandemi Covid-19

Jumlah Petani di Indonesia : Jumlah petani muda di Indonesia yang berusia 20-30 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang atau sekitar 8 persen dari total jumlah petani di Indonesia yang mencapai 33,4 juta orang Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mengalami krisis petani.

Narasumber dari Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementeriaan PU menyampaikan

Strategi ketahanan air Nasional yang holistik, tematik, & terintegrasi adalah Ketahanan pemenuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat (mewujudukan amanat UU 17/2019 bahwa negara menjamin pemenuhan hak rakyat atas air melalui akses air bersih yang layak dan aman). Ketahanan bencana (mendorong percepatan penyiapan masterplan dalam pengurangan risiko bencana dan menetapkan lokasi/daerah prioritas intervensi pengurangan risiko bencana.

Ketahanan Energi (mendorong dan memfasilitasi kerjasama antarsektor dalam pemerintah dan antara pemerintah dengan badan usaha untuk meningkatkan kemanfaatan tampungan air menjadi energi listrik melalui hydropower dan PLTS terapung) Ketahanan Pangan (mendorong implementasi modernisasi irigasi dan single irrigation management yang berbasis big data dan data spasial untuk meningkatkan produktifitas pertanian

Isu pelaksanaan IPDMIP : Tahun 2021 adalah tahun krusial karena merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan IPDMIP (dengan asumsi tidak diperpanjang);

Perlu adanya analisis atau exercise terhadap upaya pencapaian DLI secara kumulatif termasuk proyeksi pencairan DLI. Hal tersebut penting dalam menempatkan manajemen kas antara alokasi DLI dengan pencairan DLI yang disetujui oleh BPKP maupun ADB; Revisi disbursement on-granting dan posisi outstanding kegiatan yang sudah dibiayai namun belum ditagihkan/reimburse;

Kondisi lain, diperlukan informasi dari DJPK terkait alokasi masing-masing daerah yang digunakan untuk re-alokasi antar daerah (terutama untuk daerah yang tidak melaksanakan kegiatan) termasuk informasi daerah yang belum melaksanakan reimburse bisa digunakan sebagai alokasi tambahan. @ Penulis : nizhamul bastian, SH, Editor : Hamdi Irza, ST.MT