MUSRENBANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029

MUSRENBANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029, Pendekatan Baru Diskusi Interaktif Dua Hari

Padang, 20 Mei 2025 – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memimpin langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 di Auditorium Gubernuran Sumbar. Forum strategis ini menjadi tonggak penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar.

Musrenbang idealnya menjadi wadah dialog multipihak yang partisipatif dan inklusif, di mana masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan unsur pemerintah daerah dapat bersama merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Namun, hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumbar menunjukkan bahwa Musrenbang, termasuk konsultasi publik dan Forum Perangkat Daerah, seringkali masih bersifat seremonial dan hanya memenuhi tahapan yang diamanatkan. "Pelaksanaan forum sering kali masih bersifat seremonial, sekadar pemenuhan tahapan yang diamantkan, dan dominan dilaksanakan satu arah, terutama dalam format acaranya yang cenderung dipenuhi dengan pemaparan panjang lebar dari narasumber atau pejabat pemerintah," ujar perwakilan Bappeda Provinsi Sumbar.

Pemaparan satu arah yang dominan ini dinilai mengurangi ruang partisipasi aktif dari peserta, sehingga efektivitas forum dalam menangkap kebutuhan dan aspirasi nyata dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya menjadi kurang optimal.

Berangkat dari evaluasi tersebut, Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berlangsung selama dua hari (19-20 Mei 2025) ini mencoba mengembalikan esensi Musrenbang sebagai forum dialog, diskusi, dan penghimpunan masukan.

"Kami mencoba menjadikan Musrenbang kembali menjadi sebuah Forum Dialog, Diskusi dan Masukan agar tujuan dilaksanakannya musrenbang dapat kita capai secara maksimal," jelas Bappeda Provinsi Sumbar.

Dalam forum ini, setiap kepala daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan pemaparan saran dan masukan terkait proyek-proyek strategis kewenangan provinsi yang akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan Sumatera Barat secara maksimal.