KOLABORASI

Oleh: Medi Iswandi

Tangga 11 Juli yang lalu, RPJMD Sumatera Barat sudah disepakati dan di sahkan oleh DPRD Sumatera Barat. RPJMD ini memuat arah pembangunan Sumatera Barat dalam  lima tahun ke depan.

Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, serta sosial budaya, yang di antaranya adalah, ketimpangan kualitas manusia yang tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kota dan kabupaten. 

                  Walaupun secara rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi dan berada pada urutan 6 tertinggi secara nasional atau nomor 2 tertinggi di Pulau Sumatera. 

 Namun ketimpangan antar kabupaten dengan kota terpaut cukup jauh. Hal ini tentu memerlukan langkah-langkah nyata di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kabupaten-kabupaten yang IPM-nya masih berada di bawah rata-rata nasional. 

                  Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga harus berupaya secara maksimal menyukseskan program pemerintah pusat, yaitu pemberian makanan bergizi gratis yang ditargetkan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia serta penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, beasiswa, sarana serta prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selanjutnya, sebagai provinsi yang mengandalkan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, Sumatera Barat perlu menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.  Investasi berkelanjutan serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).  Keterbatasan akses antar wilayah masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi harus menjadi agenda utama agar pertumbuhan ekonomi merata di seluruh daerah.  Tantangan berikutnya, Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, seperti gempa bumi, banjir, longsor dan Gunung Api. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah mitigasi bencana harus terus diperkuat melalui koordinasi antar pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat.  Penerapan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat harus terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. 

Pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 146 dan 147, yang mengatur bahwa dalam waktu lima tahun setelah undang-undang ini ditetapkan, yaitu pada tahun 2027 nanti, anggaran untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan maksimal diperbolehkan sebesar 30% dari total belanja APBD. Sedangkan anggaran infrastruktur publik minimal diperbolehkan 40%.  Pada kondisi tahun anggaran 2025, hanya APBD provinsi yang mendekati angka yang ditentukan tersebut, dengan belanja pegawai sebesar 34,21% (tahun 2027 harus dikurangi 4,21%) dan belanja infrastruktur publik sebesar 32,04% (tahun 2027 harus ditambah 7,96%). Data APBD kabupaten dan kota tahun 2025 menunjukkan tantangan yang cukup besar. Untuk belanja pegawai saja, kabupaten dan kota memiliki persentase berkisar antara 40% hingga 52,70%  dari APBD. Artinya, pada tahun 2027 harus menurunkan belanja pegawai antara 10% hingga 22,7%.  Sedangkan belanja infrastruktur publik, rata-rata berada di angka 26%, bahkan ada yang hanya mencapai 9% dari APBD. Artinya, pada tahun 2027 harus meningkatkan alokasinya antara 14% hingga 31%.

                  Semua tantangan di atas, diperberat lagi dengan kondisi fiskal Sumatera Barat dan kabupaten/ kota.  Data tahun 2025 menunjukan bahwa APBD Sumatera Barat sebesar 52,93% masih bergantung dari dana tranfer pemerintah lusat, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun DIF. Sedangkan 19 kabupaten dan kota lebih tinggi lagi ketergantungannya terhadap dana transfer dari lemerintah pusat. Mulai dari yang tertinggi tingkat ketergantungannya mencapai 91,34% dan terendah 67,68%. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan tersebut, perlu adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.  Sinergi yang baik antara keduanya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat. 

                  Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Tantangan yang dihadapi saat ini sangat beragam, mulai dari kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Semua permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara terpisah, tapi memerlukan sinergi yang kuat di semua tingkatan pemerintahan.

 Mengapa kolaborasi ini sangat penting?

Efektivitas Kebijakan dan Program Pembangunan Pemerintah provinsi memiliki peran dalam merancang kebijakan makro yang selaras dengan kebijakan nasional. Sementara pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut.  Kolaborasi yang baik akan memastikan implementasi yang lebih efektif di lapangan.  

                  Pemanfaatan Sumber Daya yang Optimal

Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga ahli, serta infrastruktur. Dengan adanya kolaborasi dapat menghindari tumpang tindih program serta memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.  

                  Peningkatan Layanan Publik, Sinergi yang erat antara provinsi dan kabupaten/kota akan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tanpa terkendala oleh batasan administratif.

                  Respons Cepat terhadap Tantangan dan Bencana, Dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi, koordinasi yang baik antar pemerintah daerah akan mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan daerah terdampak.

Beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan adalah:

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pengurangan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana juga menjadi target pemerintah pusat.

Peningkatan Investasi, Dengan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha kepada Investor. Peningkatan investasi akan membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang pada akhirnya tentu akan mengurangi angka kemiskinan.

                  Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas, Infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota untuk berupaya semaksimal mungkin memberi kelancaran terhadap proyek-proyek strategis dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

Jangan sampai ada gangguan sekecil apapun yang kemudian berakibat pemerintah pusat kehilangan kepercayaan menempatkan proyek-proyek strategis di Sumatera Barat.

                  Ketahanan terhadap Bencana, Mengingat Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas dalam pembangunan.  

                  Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM Dukungan terhadap pelaku usaha lokal, peningkatan daya saing produk daerah, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bisa dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi provinsi, kabupaten, kota, nagari dan desa dengan bentuk Program Unggulan Nagari Kreatif Hub.  

Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, Tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien dan berkinerja tinggi guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang smart dan responsif menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

                  Melibatkan Semua Stakeholders , Untuk menghadapi semua tantangan pembangunan perlu mengajak perantau, kerja sama perguruan tinggi, lembaga-lembaga, komunitas masyarakat dan semua pentahelix sangat mutlak dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan.

Indikator Kinerja Visi, Misi dan Program

Perlu sinergi indikator kinerja dari visi, misi dan program unggulan provinsi, kabupaten dan kota yang akan dimuat dalam RPJMD masing-masing dengan Indikator kinerja yang termuat dalam RPJPN/D serta RPJMN 2025 - 2029. Ini salah satu upaya utama yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi keterbatasan fiskal yang dihadapi. Jika Indikator kinerja sudah sama, maka tentu beban yang akan dihadapi oleh semua tingkatan pemerintahan dalam mencapai target kinerja sehubungan indikator tersebut akan lebih ringan karena berbagi beban bersama. Sedapat mungkin daerah tidak membuat indikator-indikator baru dalam RPJMD-nya yang berbeda dengan pemerintah di atasnya. Pasalnya, kondisi keterbatasan fiskal yang tentu tidak akan cukup untuk membiayai pencapaian target kinerja indikator tersebut.

Kolaborasi bukan hanya sekadar membangun komunikasi, tapi juga membentuk komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera. 

Sesuai dengan pepatah kita yang menyatakan "Duduk Basamo Balapang-Lapang, Duduak Surang Basampik-Sampik". Dengan berkolaborasi, kerja sama serta musyawarah segala hambatan dan tantangan terasa lebih ringan dan luas, sementara jika dilakukan sendirian, segala sesuatu terasa sempit dan sulit.

Secara filosofis, pepatah ini memaknai dalam budaya kita di Minangkabau, musyawarah atau "duduk basamo" serta gotong-royong menjadi salah satu cara utama menghadapi permasalahan dan tantangan. 

Oleh karena itu harus menjadi kekuatan utama dalam membangun Sumatera Barat. Dengan kerja keras dan sinergi yang baik, akan dapat diwujudkan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.