Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pamsimas III Tahun 2018 Dan Persiapan Pelaksanaan Program tahun 2019

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Pamsimas III Tahun 2018 dan persiapan pelaksanaan Program Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) AMPL melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Kab. Agam yang di hadiri oleh SKPD Provinsi yang tergabung dalam tim Pokja AMPL Provinsi dan Tim Pokja AMPL Kabupaten (unsur Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Satker PSPAM Koordinator Pamsimas Provinsi, Koordinator STBM dan Koordinator dari 12 Kabupaten yang melaksanakan Program Pamsimas III.

Rapat Koordinasi dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yakni Bapak Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si mewakili Kepala Bappeda, dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan Pemerintah dalam mendukung Universal Akses Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Selain itu untuk memenuhi universal akses air minum tersebut selain melalui program Pamsimas yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi maupuan Kabupaten/Kota, juga bisa memanfaatkan penggunan dana desa/nagari pada masing-masing kabupaten/Kota.

Mengingat Kabupaten Agam dianggap berhasil dalam pengelolaan Program Pamsimas, untuk itu Bappeda Kabupaten Agam ditunjuk sebagai salah satu narasumber denga tema best ptractice dalam pengelolaan program Pamsimas di Kabupaten Agam yang disampaikan oleh Kepala Bappeda yakni Bapak Drs. Welfizar, M.Si, dimana dalam paparannya menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Agam dari Tahun 2008 – 2018 sebanyak 141 lokasi yang tersebar di 15 kecamatan dan 49 Nagari yang terdiri dari Lokasi Pamsimas I (2008-2012) sebanyak 63 lokasi dengan jumlah jiwa 52.772 atau 12.565 KK dengan persentase Akses SAM sebesar 78%, Pamsimas II (203-2015) sebanyak 42 lokasi dengan jumlah jiwa sebanyak 40.880 atau 9.854 KK dengan persentase akases SAM sebesar 88% dan Pamsimas III (2017-2018) sebanyak 36 lokasi dengan jumlah jiwa 26.591 atau 6.135 KK dengan persentase akses SAM 78%.

Untuk lokasi pelaksanaan di tahun 2019 Program Pamsimas III, Kabupaten Agam mendapat dana yang bersumber dari APBN sebanyak 19 lokasi, bersumber dari dana APBD sebanyak 4 lokasi, Hibah Khusus Pamsimas (HKP) sebanyak 4 lokasi dan HAMP-OBA sebanyak 6 lokasi.

Pada sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan tentang evaluasi program pamsimas III tahun 2018 dan rencana program tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Koordinator Provinsi Roms III Bapak Misdar.

Gambaran secara umum pelaksanaan program Pamsimas di Sumatera Barat yang dimulai pada Pamsimas I tahun 2008- 2012 berada di 16 kabupaten/kota namun pada program Pamsimas 3 tahun 2016-2018 hanya berada pada 12 kabupaten saja.

Untuk progres pelaksanaan program Pamsimas III dari 170 lokasi dengan dana reguler APBN terdapat 2 lokasi yang mengundurkan diri yakni 1 lokasi di Kabupaten Solok  (Jorong Aie Angek Sonsang) dan 1 Lokasi di Kabupaten Pasaman Barat (Jorong Langgam Sepakat Kinali). Sedangkan untuk dana reguler APBD terdapat sebanyak 45 lokasi, dana HKP 2018 terdapat 33 lokasi yang terdiri dari 27 HKP APBN dan 7 HKP APBD, sedangkan untuk HAMP 2018 terdapat 50 lokasi.

Belum semua lokasi mempunyai Berita Acara Serah Terima (BAST) seperti Reguler APBN dari 170 lokasi 168 sudah BAST; Reguler APBD dari 45 lokasi 43 sudah BAST; HKP APBN dari 26 lokasi 24 sudah BAST; HKP APBD dari 7 lokasi 3 sudah BAST dan juga terdapat lokasi yang belum cair dana APBDes, seperti Reguler APBN dari 170 lokasi hanya 134 yang sudah cair APBDes nya dan juga masih ada dana ABPDes tahun 2017 yang belum cair.

Sementara itu untuk usulan lokasi pelaksanaan tahun 2019 terdapat 12 kabupaten telah membuat SK Bupati dengan total usulan 219 lokasi dengan rincian reguler APBN  177 lokasi dan reguler APBD 42 lokasi, sementara itu untuk draft penetapan oleh pusat baru terdapat 7 kabupaten yang sudah siap di SK kan, sementara 5 (lima) kabupaten lainnya perlu tindak lanjut penjelasan  dan koordinasi selanjutnya khususnya terkait Cost Benefit Ratio (CBR)  masih besar dari tahun sebelumnya  yaitu : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Dharmasraya.