Pembangunan Infratruktur PUPR Tahun 2020 Berbasis Kawasan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) ke-tiga pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Senin 10 Maret 1019. Acara yang langsung dibuka oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala diselenggarakan dalam rangka penyusunan program pengembangan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2020 di provinsi pada regional Sumatera.
Konreg ini bertujuan antara lain untuk memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015-2019, dan meningkatkan efisiensi belanja modal dan kegiatan khusus di regional Sumatera dengan menerapkan strategi-strategi khusus. Strategi pengembangan infrastruktur PUPR 2020-2024 antara lain memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia.
Dalam kesempatan ini Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menyampaikan strategi Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan pendekatan berbasis kewilayahan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan kawasan barat dan timur, serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Pemerintah Daerah Provinsi selaku peserta dalam Konreg ini diberi kesempatan untuk memaparkan usulan kegiatan pembangunan infrastruktur strategis tahun 2020 di masing-masing wilayah provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang didampingi oleh dinas teknis terkait memaparkan usulan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu berbasis kewilayahan.
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menyusun konsep pengembangan ekonomi berbasis koridor ekonomi yang berada pada 3 (tiga) jalur utama transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu koridor Gerbang Timur (Padang – Bukittinggi – Batas Riau), Koridor Lintas Sumatera (Padang – Solok – Dharmasraya – Batas Jambi), dan Koridor Pantai Barat (Batas Bengkulu – Padang – Batas Sumut). Dalam usulan pengembangan infrastruktur PUPR 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulan 8 isu strategis pengembangan kawasan yaitu:
- Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang – Lubuk Alung – Pariaman (PALAPA)
- Pengembangan Kota Baru Padang
- Pengembangan KSPN Mandeh dan KEK Mentawai
- Pengembangan konektivitas integrasi Pelabuhan Teluk Bayur dengan 5 pelabuhan lainnya
- Pengembangan lumbung pangan
- Pengembangan daerah tertinggal
- Pengembangan KSPN Bukittinggi dan KSPN Singkarak
- Mitigasi bencana di kawasan rawan bencana
Pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki multiplier effect (efek pengganda) seperti kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah infrastruktur dan fasilitas transportasi (seperti jalan) merupakan leading sector, yaitu sebagai sektor yang harus disediakan terlebih dahulu untuk memenuhi kegiatan/aktivitas lainnya secara efektif. Diharapkan pembangunan infrastruktur berbasis kawasan terutama pada 3 koridor ekonomi Sumatera Barat di sektor bina marga, sumber daya air, cipta karya dan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.