@Padang, April 2020.

Proses penyusunan Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 telah dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pelaksanaan forum konsultasi publik yang dilaksanakan di pangeran beach hotel dengan mengundang stake holder terkait untuk memberikan masukan dan saran terhadap draf rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Berdasarkan amanat pasal 90 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Provinsi,  Musrenbang RKPD Provinsi dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD dalam rangka menyepakati : permasalahan pembangunan daerah, priopritas pembanagunan daerah, arah kebijakan pembangunan kab/kota.

Mengingat kondisi saat ini Indonesia dalam pencegahan penyebaran kasus Covid-19, dimana dengan adanya edaran physical distancing maka pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dilaksanakan melalui video converence dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meetings.

Pelaksanaan Musrenbang secara online melalui aplikasi zoom cloud dilaksanakan di ruangan kerja Gubernur Sumatera Barat yang tersambung langsung dengan pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Unsur Forkompimda, Kepala SKPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah kab/kota se-Sumbar dan beserta DPRD Sumbar pada tanggal 15 April 2020.

Plaksanaan musrenbang dipimpim langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat yang didamping oleh Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda, dimana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada seluruh peserta Musrenbang, karena ditengah-tengah kesibukan masing-masing dalam penanganan wabah Covid-19, namun masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktu mengikuti pelaksanaan musrenbang yang merupakan salah satu bentuk tahapan partisipatif dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil evaluasi terhadap pencapaian pembangunan tahun 2019 berupa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung menurun dan relatif hampir sama dengan nasional  periode 2016-2019 yakni sebesar 5,05% pada tahun 2019; Capaian PDRB pada tahun 2019 sebesar 45,25% yang mana masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 21,48%; sementera itu tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan trend positif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang selalu dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 6,28% tahun 2019.

 Memperhatikan evluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengangkat tema RKPD Tahun 2021 yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang didukung oleh pertumbuhan berkualitas melalui pengembangan hilirisasi pertanian, pariwisata, investasi dan infrastruktur diberbagai wilayah”.

Beberapa langkah konkret yang direncanakan untuk pelaksanaan tema RKPD tersebut :

1.      Peningkatan SDM, difokuskan pada :a. Pemenuhan Pencapaian SPM (Pendidikan, Kesehatan, PU, Perkim, Sosial Dan Trantib);  b. Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Pendidikan Dan Kesehatan; c. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Pada Kabupaten Dengan Tingkat Prevalensi Diatas 30% Yakni Pasaman, Pasaman Barat, KabupatenSolok, Kabupaten 50 Kota, Sijunjung, Dharmasraya, Agam Dan Mentawai dan d. Peningkatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai bagiandari salah satu upaya penanganan covid 19 dan menjadi pembiasaan dalambudaya masyarakat kedepannya

2.      Pelaksanaan hilirisasi pertanian, difokuskan pada :a. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Dari Komoditas Pertanian; b. Peningkatan SDM Dari Petugas, Penyuluh Dan Kelompok Tani; c. Menambah Jumlah Dan Kualitas Kawasan Pertanian Sesuai KomoditiUnggulan Masing-masing Daerah; dan d. Meningkatkan Nilai Ekspor 2 Kali Lipat Dari Saat Ini, Seperti Komoditi  Karet, Manggis, Sawit, Buah-buahan Dan Komoditi Unggulan Lainnya.

3.      Sektor pariwisata dan investasi, difokuskan pada :a. Pengembangan Dan Promosi Destinasi Wisata Pada Daerah Strategis(Mandeh, Silokek, Arau Dan Warisan Dunia UNESCO; b. Penyediaan Lahan Pengembangan Pariwisata Yang Siap Dimanfaatkan (ClearAnd Clean); c. Penyediaan Konektivitas Antar Destinasi Wisata; d. Pengembangan Pariwisata Halal Dan Nuansa Islami; dan e. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4.      Sektor infrastruktur difokuskan pada :a. Peningkatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi; b. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Hubungan Dan Pengembangan Wilayah; c. Penyediaan Dukungan untuk Pembangunan Infrastruktur Prioritas Dan Strategis Nasional (Dukungan Pembangunan Jalan Tol Padang – Batas RiauDan Lain-lain).

Kesimpulan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatea Barat tahun 2021 disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapak Yudha Prima beliau menyampaikan bahwa masukan dan saran yang disampaikan dalam pelaksanaan Musrenbang akan diakomodir dan merupakan bahan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, selain melalui video converence kali ini, saran dan masukan juga telah banyak disampaikan melalui sakato plan dan juga gorup Whatsapp yang telah dibuka sejak tanggal 10 sampai dengan 15 April 2020 yaitu sebanyak 1.917 usulan, dengan kategori usulan untuk pemerintah pusat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang Nasional dan juga usulan yang akan diakomodir di Renja Perangkat Daerah Provinsi. @ Penulis : Hendra Zaimar, S.Sos