Padang, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan FGD Evaluasi Kinerja pemerintah Daerah (EKPD) yang dilaksanakan oleh bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan (PEDIPP) FGD di buka oleh Ibu Rina Bur, M.Pd selaku Kepala Bidang PEDIPP pada Tanggal 15 s/d 16 Agustus 2019 di Kantor Bappeda provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 Tentang tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah, Pada pasal 1 point 18 bahwa Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam rangka penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi, diselenggarakan Focus Group of Discussion (FGD) dengan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam melakukan evaluasi tersebut di bantu oleh para akademis dari perguruan tinggi di Sumatera Barat seperti Unand dan UIN, dengan membagi masing-masing Prioritas kepada tenaga ahli yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Mudjiran, MS. Kons

• Prioritas III, Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
• Prioritas VI, Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.
• Prioritas X, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

2. Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes

• Prioritas IV, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
• Prioritas VIII, Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

??3. Dr. Asrinaldi, M.Si

• Prioritas II, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
• Prioritas V, Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
• Prioritas IX, Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

4. Dr. Ikhwan Matondang, M.Ag

• Prioritas I, Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) Dalam Kehidupan Masyarakat.
• Prioritas VII, Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.

Dalam pelaksanaan kegiatan FGD ini tidak semua OPD yang berkesempatan hadir karena ada kegiatan yang lain yang tak kalah penting, namun untuk OPD yang tidak bisa hadir maka  FGD susulan disa dilakukan dengan datang langsung ke Bidang yang bersangkutan jika ada hasil evaluasi yang belum sesuai dengan realisasi yang ada di OPD. @Penulis : Darmalis