Sumatera Barat Dorong Terobosan Baru dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi

Provinsi Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar pembangunan daerah. Berdasarkan data terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tercatat sebesar 5,35 persen atau sekitar 312.350 jiwa, angka yang masih cukup jauh dari target nasional untuk menekan kemiskinan hingga 3,39–3,96 persen pada tahun 2030.

Kesenjangan antara wilayah juga masih tampak mencolok. Kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 6,79 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang hanya 4,16 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik antara daerah rural dan urban. Pemerintah daerah menilai bahwa jika tidak dilakukan inovasi kebijakan yang fundamental, target penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun sejalan dengan arah pembangunan nasional akan sulit tercapai.

Permasalahan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat selama ini terletak pada efektivitas penggunaan anggaran dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, dampaknya sering kali belum berkelanjutan. Banyak rumah tangga miskin yang masih bergantung pada bantuan tanpa memiliki kemandirian ekonomi yang cukup untuk keluar dari garis kemiskinan. Ketidaktepatan data juga memperburuk keadaan, karena menyebabkan bantuan tidak selalu sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui sebuah proyek perubahan strategis tengah menggagas terobosan baru yang diberi nama “Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Penerapan Pendekatan Graduasi”. Pendekatan ini merupakan transformasi dari pola penanganan kemiskinan tradisional menuju metode yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi rumah tangga miskin.

Secara konseptual, Pendekatan Graduasi Kemiskinan menggabungkan intervensi sosial jangka pendek dengan program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Melalui metode ini, keluarga penerima manfaat dibimbing secara bertahap dari kondisi miskin menuju keluarga mandiri dan berdaya saing. Pendekatan ini juga berfokus pada keseimbangan antara bantuan sosial sebagai stimulus awal dan penguatan ekonomi produktif sebagai tujuan akhir.

Terobosan penting dalam proyek ini terletak pada dua hal utama. Pertama, penambahan penjenjangan graduasi kemiskinan yang semula hanya terdiri dari dua kategori — miskin dan rentan miskin — menjadi empat tingkatan, yaitu Miskin, Rentan Miskin, Menuju Menengah, dan Menengah. Pembagian ini memberikan kejelasan terhadap posisi dan kebutuhan masing-masing rumah tangga, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran.

Kedua, proyek ini memperluas ruang intervensi melalui empat pilar strategis dengan indikator yang spesifik. Pilar pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yang menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan layak. Pilar kedua adalah pembinaan dan pemberdayaan, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga penerima manfaat. Pilar ketiga adalah penciptaan pendapatan, dengan fokus pada dukungan usaha produktif, akses permodalan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pilar keempat adalah peningkatan tabungan dan investasi, yang diarahkan untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Melalui penerapan empat pilar tersebut, proyek ini diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan. Program bantuan tidak lagi berhenti pada pembagian bantuan tunai atau sembako, melainkan menjadi sarana menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam tahap awal implementasinya, proyek perubahan ini akan menghasilkan empat output utama. Pertama, penyusunan pedoman kriteria dan indikator graduasi kemiskinan yang akan menjadi dasar identifikasi dan klasifikasi keluarga penerima manfaat. Kedua, penyusunan rancangan regulasi daerah untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan program. Ketiga, pengembangan sistem informasi pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi dengan Dashboard Pembangunan Sumbar, melalui aplikasi SILEK (Sistem Informasi Lepas dari Kemiskinan). Keempat, penyusunan rancangan perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah percontohan (pilot project).

Empat output tersebut disusun untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat, yaitu belum tercapainya target penurunan kemiskinan, belum efektifnya penggunaan anggaran, serta masih lemahnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Melalui sistem informasi yang lebih akurat dan kebijakan yang lebih terarah, diharapkan bantuan sosial maupun intervensi pemberdayaan dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pendekatan baru ini bukan hanya upaya administratif, tetapi juga perubahan paradigma dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar memberikan bantuan, tetapi berupaya menciptakan sistem yang mendorong masyarakat miskin untuk naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

Jika berhasil diterapkan, Proyek Perubahan Pendekatan Graduasi Kemiskinan ini diyakini dapat menjadi model nasional bagi daerah lain dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data dan kemandirian. Lebih jauh lagi, proyek ini akan memperkuat komitmen Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah strategis ini, Sumatera Barat menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar soal menyalurkan bantuan, tetapi tentang bagaimana menyiapkan masyarakat untuk mandiri, produktif, dan berdaya saing. Pendekatan berbasis graduasi diharapkan menjadi babak baru dalam perjalanan pembangunan sosial ekonomi di Ranah Minang — menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Silahkan Lihat Panduan Sistem dibawah ini