Berdasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Barat yang hingga tahun 2018  masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih ditemui dalam pelaporan PUG oleh pokja Kabupaten/Kota adalah masih rendahnya komitmen daerah untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, belum terukurnya kinerja pokja PUG secara kuantitatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 67 Tahun 2018 serta belum sepenuhnya terintegrasi pelaksanaan tugas Pokja PUG dengan penyusunan perencanaan dan penggaran terutama dalam implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Untuk mengatasi permaslahan tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan berinisiatif memfasilitasi pertemuan tim Pokja PUG Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama yang termasuk dalam nominasi penerima APE 2018 (10 kabupaten/kota) untuk melakukan pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku tim verifikasi APE tingkat pusat dan Kantor Staf Presiden Republik Indoneisa sebagai pengelola aplikasi pelapran RANDA PUG 2018.

Kunjungan ini diikuti oleh tim pokja Provinsi dan tim pokja kabupaten/kota yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat.

Tujuan dilaksakannya pertemuan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran agar pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan PUG mengalami peningkatan baik dari segi pelaksanaan pelaporan dan pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah Sumatra Barat.

Selain itu juga merupakan reward kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan perencanaan yang responsive gender di daerahnya baik dari segi kepatuhan terhadap pelaksanaan pelaporan maupun terhadap komitmen daerah dalam melaksanakan perencanaan yang respoensif gender, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dengan bukti berhasil mendapatkan nominasi untuk penerimaan APE tahun 2018 ini.