Rapat Koordinasi tentang Tema dan Fokus Sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

684 kali dilihat
Post Title

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, perlu adanya sinergi dan keselarasan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Tema dan Fokus Sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Ballroom Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dimana tema dan focus tersebut akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan Program dan Kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi Tahun 2024 baik sebagai program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun melalui mekanisme Bantuan KeuanganKhusus (BKK). Kesepakatan terhadap usulan tersebut akan dibahas lebih detail dalam pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

 

Pada Rapat Koordinasi ini, Kepala Bidang P2EPD, Yudha Prima, S.STP. M.Si menyampaikan usulan tema dan fokus sinergitas Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk tahun 2024, mekanisme pengusulan dan mekanisme pembahasannya. Lebih lanjut,  Kepala Bidang P2EPD mengatakan bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan untuk APBD Provinsi Tahun 2024 melalui sakatoplan.sumbarprov.go.id dan setiap usulan pada APBD Provinsi Tahun 2024 disampaikan sesuai dengan Tema dan Fokus yang tersedia. Usulan dan dukungan yang telah di inputkan di sakato plan selanjutnya akan dibahas lebih detail dan diputuskan pada pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi yang direncanakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2023. Guna menjaga konsistensi dan keselarasan mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap penganggaran, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan berusaha untuk selalu melibatkan Badan Keuangan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejak dari tahapan perencanaan dimulai.