Post Title

Webinar Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pasca Covid-19 Melalui Pembangunan Rendah Karbon

Kementerian PPN/ Bappenas menyelenggarakan webinar bertajuk “Build Back Better: Pemulihan Ekonomi dan Sosial pasca Covid-19 melalui Pembangunan Rendah Karbon” pada tanggal 28 Mei 2020. Webinar ini dilaksanakan atas kerjasama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), dan UK Climate Change Unit, dan British Embassy Jakarta. Webinar yang diikuti lebih dari 2,500 peserta dari seluruh Indonesia mengetengahkan pentingnya pemulihan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon untuk meningkatkan ketangguhan dan membangun kembali masa depan yang lebih baik. Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga mengikuti webinar tersebut yang diikuti oleh Kasubid SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Firdaus Arifin, S.Si dan staf terkait.

Pada webinar tersebut memberikan pidato kunci yaitu H.E Owen Jenkins Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Ir. Arifin Rudiyanhto, M.Dc, PhD Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Data Alam Sebagai pembicara adalah DR.Ir. Medrilzam, MPE Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Prof.Dr. Arif Satria, SP, M.Si, Paul Butarbutar Direktur Eksekutif METI, Mohammad Faisal Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Brigitta Isworo Jurnalis Senior.

Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong pembangunan kembali lebih baik (Build Back Better) di masa New Normal Covid-19 melalui Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/ LCDI).  Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan menuju arah yang lebih baik, sekaligus meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang. “Diperlukan upaya pemulihan ekonomi dan sosial berbasis strategi kebijakan berkelanjutan, terutama implementasi pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi pulihnya perekonomian nasional dan dunia yang tinggi emisi (carbon intensive industries),” ujar Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas dalam pembukaan webinar.

Selanjutnya Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D, menambahkan bahwa pemerintah menyadari perlunya ditempuh unprecedented policies atau kebijakan yang belum  pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi keadaan krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. yaitu memutus rantai penularan virus Covid-19, sambil melakukan tindakan pengamanan sosial dan kesehatan secara simultan serta intervensi ekonomi secara maksimal, maka perekonomian dan kehidupan sosial Indonesia akan lebih cepat pulih dan kembali normal. Krisis ekonomi dan sosial yang disebabkan Covid-19 telah membawa perubahan mendasar pada prioritas pembangunan Indonesia, dimana sepanjang tahun 2020 akan berfokus pada penanggulangan pandemi, jaring pengaman sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan pada tahun 2021 akan berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Ekonomi global diperkirakan akan mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dampaknya diperkirakan lebih dalam dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009 dimana diperkirakan 195 Juta orang kehilangan pekerjaan, 420-580 Juta orang menjadi miskin, 13-32%  perdagangan dunia menurun serta 40,1% perjalanan turis dunia menurun.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dalam paparannya menyampaikan recovery dalam New-Normal melalui Build Back Better adalah;  Stimulus ekonomi jangka panjang harus di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (green jobs), menanggulangi perubahan iklim, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Mendorong stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif untuk menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan. Pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan. Mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur, serta transisi dari pola business as usual yang tinggi emisi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.

Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, yaitu mendorong prioritas kebijakan alokasi dan penggunaan anggaran pada masa pemulihan untuk : Mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif, adil, tangguh. Meningkatkan bauran penggunaan energi bersih. Mendorong mobilitas yang bersih dan sehat. Mendorong transformasi infrastruktur dan bangunan rendah karbon. Mendukung transisi sektor industri menuju rendah karbon. Investasi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis alami.

Rekomendasi terkait stimulus dan kebijakan pemulihan Paska Covid-19 : Memperhatikan tahapan-tahapan program penanganan wabah dan pemulihannya, bukan sekedar persentase stimulusnya. Kalaupun kebijakan New Normal diberlakukan, penanggulangan wabah harus menjadi prioritas utama dan ditanggulangi sesegera mungkin. Kebijakan pemulihan dan stimulus ekonomi semestinya ada yang bersifat tanggap darurat (emergency), dan ada pula berdimensi jangka panjang, yaitu yang bersifat korektif terhadap pendekatan pembangunan selama ini.  Mengubah pendekatan dan cara pandang yang myopic dan pragmatis ke arah yang lebih strategis dan sustainable. Program pemulihan tidak hanya agar kembali seperti kondisi semula sebelum wabah, tapi untuk tumbuh lebih baik (better), lebih kuat (stronger) dan lebih tahan terhadap krisis (resilient) di masa datang. @Penulis : Nizhamul Bastian. Editor : Hamdi Irza, ST, MT