Post Title

Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Barat

Bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia, pemerintah Indonesia tengah berupaya menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C. Perjalanan panjang dalam upaya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon Gas Rumah Kaca (GRK) dunia terus ditempuh.

Akhir tahun 2016 lalu, pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kepada Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri, dan 41 % dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030, serta tetap mempertahankan target 7% pertumbuhan ekonomi. Komitmen pemerintah Indonesia tersebut telah dinyatakan dalam UU No. 16/ 2016 dan menyebabkan proses kaji ulang/revisi dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) sebelumnya perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain penyesuaian garis acuan emisi (reference emission level/REL) yang akan digunakan tolak ukur kinerja penurunan emisi, perbaikan target penurunan emisi, dan revisi rencana aksi mitigasi di masing-masing sektor.

Adanya perubahan kewenangan pemerintah dengan terbitnya UU No. 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18/2016 menyebabkan terjadinya perubahan organisasi tata laksana pemerintahan di tingkat provinsi. Hal ini membuat proses pelaksanaan RAD-GRK yang tadinya ada di tingkat kabupaten menjadi di tingkat provinsi. Dalam rangka memenuhi target nasional, BAPPENAS mengamanatkan kepada semua provinsi di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan kaji ulang RAD-GRK.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2020 dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (Business as Usual). Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Dalam lingkup provinsi, komitmen ini tercermin dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen terhadap upaya penurunan emisi GRK melalui berbagai strategi dan rencana aksi mitigasi hingga tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dokumen RAD-GRK yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2012.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi emisi GRK, diperlukan pelaksanaan kaji ulang terhadap dokumen RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat sebagai evaluasi implementasi RAD-GRK dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2030. Dokumen kaji ulang RAD-GRK merupakan langkah awal transformasi menuju dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Dokumen kaji ulang RAD-GRK berisi empat hal utama, yaitu: Penghitungan ulang BAU Baseline hingga tahun 2030, Penyesuaian target penurunan emisi GRK Provinsi, Evaluasi dan penambahan kegiatan aksi mitigasi provinsi hingga tahun 2030, Mekanisme PEP untuk Provinsi dengan melibatkan kabupaten/kota.

Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) upaya pengurangan emisi GRK Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui sistem AKSARA dan menunjukkan pencapaian potensi penurunan emisi GRK mencapai 16.427.576,90 ton CO2eq sampai dengan tahun 2019. Potensi capaian tersebut berdasarkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) sektor prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian, energi, industri dan pengolahan limbah. Untuk mendukung kelima sektor prioritas tersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan penelitian yang relevan. Rencana aksi yang disusun dalam RAD-GRK juga mempertimbangkan prioritas dan prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-masing sektor serta sumber pembiayaan. Selain itu juga memperhatikan prinsip pengarustamaan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penulis: Nizhamul Bastian, SH  Editor: Hamdi Irza, ST.MT

Admin