Post Title

Pengukuhan Penjabat Sementara (PJS) Bupati dan Walikota Sumatera Barat

Padang, Jum'at 25 September 2020, Gubernur Sumatera Barat Mengukuhkan Pejabat Sementara (PJS) Bupati dan Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 yang merupakan pejabat esselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran salahsatunya Kepala Bappeda provinsi Sumatera Barat Bapak Hansastri, SE.Ak.MM.CFrA, Sesuai aturan yang berlaku bahwa petahana yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah harus cuti selama masa kampanye mulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.
 
Pejabat yang dikukuhkan Gubernur Sumatera Barat adalah :
1. Kepala Dinas Perdangan Provinsi Sumatera Barat Bapak Asben Hendri, SE, MM. sebagai PJS Walikota Solok.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Zaenuddin, SE, MM. sebagai PJS Walikota Bukittinggi.
3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Jasman, MM. sebagai PJS Bupati Solok Selatan.
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Mardi, MM. sebagai PJS Bupati Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Bapak Adib Alfikri, SE, M.Si. sebagai PJS Bupati Padang Pariaman.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bapak Hansastri, SE. Ak. MM. CFrA. sebagai PJS Bupati Pasaman Barat.
7. Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Bapak Ir. Benny Warlis, MM sebagai PJS Bupati Agam.
8. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat Bapak Erman Rahman, SE, M.Si. sebagai PJS Bupati Tanah Datar.
 
Gubernur Sumatera Barat pada kesempatan ini menekankan lima aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing yaitu
1. Yaitu harus menjaga ketentraman dan ketertiban Daerah.
2. Melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala Daerah. 
3. Setiap ada penggantian pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri.
4. Peraturan daerah dan APBD bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah.
5. mensukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas, inilah yang paling penting dalam menjalakan PJS di daerah dan mensukseskan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, para PJS Bupati dan Walikota yang baru dikukuhkan untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam menghambat penularan Covid-19.
 
Gubernur meminta ke pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung, Jangan sampai pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ini menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Sumatera Barat. @ Penulis : Darmalis

Admin