FGD PEMBAHASAN NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN SISTEM PEMANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN UNTUK PELAKSANAAN RANDA PUG PROVINSI SUMATERA BARAT

Hendra Zaimar 2017-11-28 09:37:30 berita 99

Dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana akan menggunakan system pemantauan online Kantor Staf Kepresidenan untuk pelaksanaan pemantauan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2018.

Sehubungan dengan rencana pemanfaatan system pemantauan Kantor Staf Presiden tersebut, dan berdasarkan hasil Rapat terbatas dengan Kantor Staf Presiden sebelumnya disepakati bahwa untuk dapat memanfaatkan aplikasi system pemantauan kantor staf presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Staf Presiden dan Perjanjian Kerjasama yang merupakan turunan dari MoU antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Staf Presiden.

Pada tanggal 16 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat Lt. I dilakukan pembahasan naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Staf Presiden RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden yakni Kabag PIK (Yon Adikusuma), Kasubbag Pengelolaan Datin (Rayi Indrarinardi) dan Tenaga Ahli Madya Bidang Hukum (Ratnaningsih Dasa Hasta), sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh beberapa OPD yakni Bappeda, Biro Kerjasama dan Rantau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Provinsi dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam FGD tersebut, disepakati bahwa penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Staf Preisden waktu berlaku selama 12 bulan, sedangkan untuk perjanjian kerjasama yang merupakan tindak lanjut dari MoU tersebut ditandatangani antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden dengan jangka waktu berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.