RAPAT KOORDINASI PENENTUAN LOKASI KAMPUNG KB PROVINSI SUMATERA BARAT

Hendra Zaimar 2017-09-27 10:55:05 berita 121

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 470-565-2017 tentang pembentukan tim terintegrasi Kampung Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, dan pelaksanaan kampong KB yang telah dilaksanakan oleh perwakilan BKKBN Perovinsi Sumatera Barat, pada tangga; 11 September 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat serta di hadiri oleh SKPD terkait yang mempunyai tupoksi terkait dengan kependudukan dan KB yang akan mengintervensi kegiatan terkait pada kampong KB yang telah ditetapkan nantinya.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yakni Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 terutama terhadap lokasi-lokasi yang telah di jadikan pilot project pelaksanaan kampong KB di Sumatera Barat.

Selanjutnya pemaparan oleh Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Perkembangan Kampung KB di Sumatera Barat.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa dasar pembentukan Kampung KB ini adalah arahan dari Bapak Presiden RI dalam peresmian kampong KB secara nasional di Desa Mertasinga Cirebon Jawa Barat tanggal 14 Januari 2016, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Seluurh Gubernur dan Bupati Walikota se Indonesia tentang pembentukan Kampung KB.

Tujuan Pembentukan Kampung KB membumikan secara total program KB di kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing dan memberikan arah dan pedoman bagi para penanggungjawab pengelola program KKB tingkat kecamatan dan desa dalam melakukan penggerakan di wilayah kerjanya untuk mempercepat pencapaian indicator output program KB.

Perkembangan Kampung KB pada tahun 2017 dicanangkan secara serentak di beberapa kab/kota untuk semua kecamatan yang ada dengan penandatanganan Prasasti dilakukan sekaligus oleh Bupati/walikota pada beberapa daerah yakni : Kab. Mentawai pada bulan Februari 2017; Kab. 50 Kota pada bulan Juli 2017; Kab. Pasaman pada bulan Juli 2017; Kab. Agam pada bulan Juli 2017; Kab. Tanah Datar Pada bulan Agustus 2017 dan untuk Kota Solok dihadiri oleh Tim dari Sekretaris Kabinet RI, sedangkan untuk Kab. Pasaman Barat sudah dicanangkan oleh Bupati secara bergiliran di 6 Kecamatan yang ada.