PERSIAPAN PENYAMPAIAN PELAPORAN AKSI PPK CHECK POINT B09

Hendra Zaimar 2017-09-25 16:07:17 berita 58

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ, tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Seurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/1325/SJ, tanggal 15 Maret 2017 tentang Panduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan 2017, pada tanggal 6 September 2017 bertempat di Ruang Sidang Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera  Barat dilaksanakan rapat persiapan penyampaian pelaporan Aksi PPK Checkpoint B09 dengan peserta yang terdiri dari Inspktorat, Bappeda, PTSP, PPID, ULP dan Badan Keuangan Daerah beserta operator pada masing-masing OPD tersebut pada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan perkembangan rekap pelaksanaan aksi PPK Kab/Kota Tahun 2016-2017 terhadap pelaksanaan pemanatauan pelaporan aksi PPK pada B03 untuk tingkat Provinsi Sumatera barat B06 dari 133 rencan aksi yang dilaporkan melalui system pemantauan online Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih tedapat 2 (dua) rencana aksi yang masih berwarna kuning, sebanyak 95 rencana aksi berwarna hijau dan 36 rencana aksi yang sudah berwarna Biru.

Sedangkan untuk rekap pelaksanaan Aksi PPK Kab/Kota Tahun 2016/2017 berdasarkan capain B06 dari 133 rencana aksi yang dilaporkan masih terdapat 5 rencana aksi yang berwarna merah, sebanyak 12 rencana aksi berwarna kuning, dan sebanyak 107 rencana aksi berwarna hijau, sedangkan untuk rencana aksi berwarna biru untuk B06 masih terdapat sebanyak 9 renca aksi.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapakn oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, pelaksanaan penyampaian laporan Aksi PPK untuk checkpoint B09 melalui system pemantauan online KSP dimulai dari tanggal 28 September s.d 5 Oktober 2017, dengan kriteria keberhasilan untuk pelaksanaan pelaporan pada B09 yaitu :

Aksi 1 : Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dengan ukuran keberhasilan : Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai dengan September 2017).

Aksi 2 : Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu, dengan ukuran keberhasilan Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah

Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, dengan ukuran keberhasilan, Capaian program prioritas yang terpilih di B03

Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana  hibah dan bansos, dengan ukuran keberhasilan Publikasi daftar penerima dana hibah dan bansos pada website Pemerintah  Daerah