Bimbingan Teknis Perencanaan Destinasi Pariwisata

Hamdi Irza, ST, MT 2017-08-24 08:44:14 kegiatan 91

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan akan menimbulkan multiplier effect yang positif terutama di bidang perekonomian. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. Selain itu pengembangan pariwisata juga berkontribusi pada terjadinya pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi, pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.

Penting bagi industri pariwisata Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) karena hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia. Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian dan 9% dari total angkatan kerja nasional bekerja di sektor pariwisata. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB. Untuk mencapai target kontribusi sektor pariwisata tersebut diperlukan perencanaan kepariwisataan khususnya terhadap destinasi pariwisata untuk terwujudnya kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin.

Untuk menghasilkan perencanaan kepariwisataan yang berkualitas dalam rangka menunjang percepatan pembangunan kepariwisataan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten dalam melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata yang bersifat lintas sektor. Merujuk kepada hal tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan mengadakan Bimbingan Teknis Perencanaan Destinasi untuk 10 (sepuluh) + 2 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, dimana di dalamnya termasuk Kawasan Wisata Bahari Mandeh.

Acara Bimtek ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, SH, MPA. Dalam arahannya, Bapak Deputi menjelaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan destinasi pariwisata sebagai dasar dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah dengan menggali potensi local wisdom yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme co-eksistensi.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Pengurus Daerah Jawa Barat. Beberapa narasumber utama dalam kegiatan ini yaitu: Ir. Dicky Handrianto, MSc (Ketua IAP Pengda Jawa Barat), Dr. Ir. Myra P. Gunawan, MT (Dosen Luar Biasa Magister Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung), dan Dr. Petrus Natalivan, ST, MT (Dosen Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung) dengan materi diantaranya Proses Perencanaan, Lingkup dan Cakupan Perencanaan Kepariwisataan, Memosisikan Ripparnas, Ripparprov dan Ripparkot/Kab vs RTRWN, RTRWP dan RTRWK | RTRW- Ripparprov – Ripparkot dan Ripparkab, Prioritas, Anggaran dan Peran Para Pihak, dan Tolok Ukur Keberhasilan Pariwisata Provinsi.

Untuk menciptakan destinasi pariwisata yang berkualitas di Kawasan Wisata Bahari Mandeh, perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan destinasi wisata yang berkualitas pula. Pada saat ini dokumen perencanaan kepariwisataan yang ada terkait pengembangan Kawasan Wisata Bahari Mandeh yaitu: Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh. Dokumen perencanaan ini disusun dengan segala keterbatasannya sehingga tidak bisa dijadikan pedoman bagi pengembangan kawasan Wisata Bahari Mandeh.

Oleh sebab itu diperlukan dokumen perencanaan kepariwisataan yang lebih baik sesuai dengan pedoman penyusunan yaitu Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPAR-Prov/Kab/Kota. Selain Rencana Induk itu dibutuhkan juga Rencana Detail sampai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan termasuk tampilan 3 dimensi bangunan sebagai dasar dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk masing-masing bangunan dan lansekap dalam objek wisata. Untuk itu fokus penganggaran untuk pengembangan kawasan Mandeh adalah penyiapan dokumen perencanaan sehingga kegiatan pembebasan lahan yang sudah teranggarkan pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Kelengkapan dokumen perencanaan merupakan prasyarat untuk tindak lanjut implementasi rencana pengembangan kawasan Wisata Bahari Mandeh. (hamdi)