Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Darmalis 2017-07-31 18:49:55 kegiatan 37

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan terkait mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, maupun lembaga terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan ini dibahas secara holistik-tematik, integratif dan spasial untuk menciptakan keselarasan program dan kegiatan antara Pusat dan Daerah. RKP 2018 disusun dengan mengacu kepada Tema Pembangunan “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

 

Dalam rangka mencapai target pencapaian prioritas nasional, terdapat dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Merujuk kepada mekanisme pengusulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK melalui aplikasi e-planning maka Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-planning Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 pada tanggal 22 Mei 2017 di Ruang Rapat SG.1-5 Bappenas. 

Dasar perubahan mekanisme pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 dalah hasil evaluasi pelaksanaan DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dimana pengusulan proposal yang paralel kepada Bappenas, Kemenkeu dan K/L terkait seringkali berbeda antar proposal dan keterbatasan waktu dalam penyampaian proposal usulan dan keterlambatan proses penyusunan kebijakan DAK Fisik. Untuk itu Presiden mengistruksikan mekanisme pengusulan menggunakan sistem informasi yang diintegrasikan dengan e-planning Bappenas. E-planning ini dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas pemerintah daerah) dan disinkronkan dengan sistem/aplikasi yang serupa pada K/L pengampu DAK Fisik.

Dalam paparannya, Direktur Otonomi Daerah Bappenas, Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, menjelaskan bahwa dalam peran Pemerintah Provinsi dalam e-planning DAK Fisik adalah sebagai berikut;

  1. Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
  2. Menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015-2017
  3. Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota

Beberapa poin penting dalam Pengisian Aplikasi DAK Fisik Tahun 2018 yaitu:

  1. Input aplikasi disarankan dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi dengan OPD terkait dan Bakeuda.
  2. Terdapat 3 hal yang diisi yaitu, data teknis dan data dukung per bidang, data realisasi, dan usulan kegiatan DAK
  3. Data teknis melekat pada bidang, bersifat makro dan hanya diisi satau kali, sedangkan data pendukung melekat ke kegiatan, lebih spesifik tergantung jenis kegiatan. Data teknis ini wajib diisi, karena usulan tidak akan bisa diinput tanpa ada isian data teknis
  4. Usulan kegiatan DAK Fisik 2018 harus merupakan urusan daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, sesuai dengan kebutuhan daerah, spesifik hingga lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu), serta rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara
  5. Rekapitulasi usulan dibuatkan surat pengantar yang secara otomatis ada dalam sistem, kemudian diprint dan ditanda-tangani oleh Kepala Daerah untuk kemudian di-upload ke dalam sistem
  6. Hardcopy surat pengantar dan rekapitulasi dikirim dan ditujukan kepada 4 instansi, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L teknis Pengampu DAK.
  7. Semua usulan berasal dari data e-proposal (input rakortek di bulan Februari) sehingga usulan baru juga harus disampaikan melalui aplikasi e-proposal.

Jadwal pengisian usulan DAK mulai dari input data teknis hingga upload surat pengantar dari Kepala Daerah dijadwalkan mulai tanggal 24 April s.d. 15 Mei 2017@ Penulis : Hamdi Irza, ST. M.Si. Editor : Rismunandar, SE