Nota Kesepahaman Antara Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tentang Persiapan Dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau

Darmalis 2016-12-21 15:35:40 kegiatan 134

Padang,  (Bidang KPKP Perekonomian);

Millenium Challenge Corporation (MCC) dan Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Hibah Compact pada tanggal 19 November 2011, selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah membentuk Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) untuk mengelola dan melaksanakan Program Compact yang merupakan bantuan hibah dari Amerika Serikat dalam batas waktu periode 2013-2018 dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan) yang merupakan salah satu provinsi penerima Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity), dan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015 di Auditorium Gubernuran, Padang.

Setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk 2 (dua) Kabupaten, pihak Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) kembali memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menerima dukungan Proyek Kemakmuran Hijau yaitu Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia, dan penandatanganan MoU nya telah ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya pada tanggal 11 Maret 2016 di Kantor Bupati Dharmasraya dan selanjutnya oleh Gubernur Sumatera Barat, dan terakhir oleh Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia), dan setelah itu ditambah lagi dengan 2 (dua) Kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun ruang lingkup proyek Kemakmuran Hijau dimaksud, meliputi : (a) investasi dalam penetapan batas administratif, pembaharuan dan integrasi inventarisasi penggunaan tanah dan meningkatkan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi (“Kegiatan Perencanaan Penatagunaan Lahan Partisipatif”); (b) penyediaan bantuan teknis dan pengawasan proyek (“Bantuan Teknis dan Kegiatan Pengawasan”); (c) pendanaan proyek pembangunan rendah-karbon lewat pembentukan sebuah fasilitas pendanaan (“Kegiatan Fasilitas GP”); dan (d) pengadaan bantuan teknis dan dukungan untuk memperkuat kapasitas lokal, provinsi dan nasional dalam mendorong strategi pembangunan rendah karbon Indonesia di seluruh Negara dalam konteks Proyek GP (“Kegiatan Pengetahuan Hijau”).

Dengan pertimbangan bahwa terdapat project yang sesuai dengan kriteria investasi dari Project Kemakmuran Hijau dan sesuai dengan komitmen.

 

 

 

 

Selanjutnya untuk pemberian bantuan dapat dilakukan bagi yang memenuhi persyaratan dalam sektor energi terbarukan dan pengolahan sumber daya alam terpadu di sejumlah daerah tertentu. Investasi yang memenuhi syarat dapat mencakup sektor-sektor antara lain sebagai berikut : (a) pembangkit listrik tenaga air (mikrohidro, minohidro) (on-grid dan off-grid, pembangkit baru ataupun peningkatan kapasitas pembangkit lama); (b) pengolahan sampah organik menjadi energi (biowaste, biomass dan biogas) termasuk pemanfaatan gas metan dari pabrik kelapa sawit (PKS); (c) pembangkit listrik tenaga surya (on-grid dan off grid) termasuk pembangkit listrik tenaga hibrid yang terintegrasi; (d) program intensifikasi pertanian secara berkelanjutan yang sesuai dengan pedoman GP Facility; (e) tenaga angin termasuk (on grid dan off grid); (f) program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); (g) hutan masyarakat, di dalam lahan hutan lindung dan produktif; (h) kegiatan agro-forestry, dan lainnya

Disamping itu, penyediaan pendanaan GP Facility meliputi (a) hibah bagi partner sektor swasta untuk bersama-sama melakukan investasi dalam bidang energi terbarukan dan dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam; (b) hibah untuk mendukung proyek energi terbarukan skala kecil dan proyek lainnya yang berbasis komunitas, untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan memperbaiki kegiatan pemanfaatan lain.

Penyediaan dana GP Facility akan difokuskan untuk pendanaan proyek-proyek di tingkat kabupaten yang dievaluasi melalui penilaian kesiapan (readiness assessment). (dfs): @ Penulis defolius, @ Editor Akky Perdana, ST