Workshop Kaji Ulang RAD-GRK

Darmalis 2016-10-31 17:07:05 kegiatan 155

Dihadiri oleh 20 (dua puluh) provinsi dari seluruh Indonesia, acara workshop Kaji Ulang RAD-GRK dibuka secara resmi oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Bappenas, Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D pada tanggal 2o Oktober 2016 bertempat di Hotel SwissBell, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan workshop ini diadakan oleh kementerian PPN/Bappenas mengundang semua pokja RAD-GRK provinsi seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyesuaikan substansi RAD-GRK yang telah disusun pada tahun 2012 dengan dinamika pembangunan internasional.

Dari 20 (dua puluh) provinsi yang mengikuti kegiatan ini di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hanya 6 (enam) provinsi yang mampu menyelesaikan perhitungan BAU Baseline dan menyusun draft Kaji Ulang RAD-GRK sesuai batas waktu yang disediakan oleh panitia. Salah satu dari 6 (enam) provinsi tersebut yaitu provinsi Sumatera Barat. Tim Pokja dari Provinsi Sumatera Barat yang menghadiri kegiatan workshop di Batam berhasil menyelesaikan perhitungan BAU Baseline dan penyusunan Kaji Ulang RAD-GRK Sumatera Barat di semua sektor. Dari semua proses Kaji Ulang RAD-GRK sesuai pedoman yang disusun oleh Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, tim pokja Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan semuanya selama kegiatan workshop di Batam. Provinsi Sumatera Barat mendapat apresiasi bersama 5 (lima) provinsi lainnya sebagai provinsi yang mampu menyelesaikan perhitungan BAU Baseline dan Draft Kaji Ulang RAD-GRK. Penghargaan ini didapat Sumatera Barat karena BAU Baseline dan laporan manual PEP RAD-GRK Sumatera Barat sudah cukup lengkap dan pada tahun 2017 laporan manual PEP RAD-GRK ini akan dilaporkan secara online melalui admin Bappeda.

 

Dalam perhitungan emisi terakhir di Batam berdasarkan basic data tahun 2000-2010 yang menjadi ketetapan BAU Baseline RAD-GRK seluruh provinsi, terjadi perubahan yang signifikan dari data emisi yang sudah ditetapkan dalam pergub tahun 2012. Oleh karena itu perubahan nilai emisi yang menjadi kajian utama dalam rencana kaji ulang RAD-GRK, harus diikuti dengan perubahan atau revisi terhadap peraturan gubernur disesuaikan dengan data emisi terbaru dan kegiatan mitigasi yang sesuai dengan program di masing-masing sektor.

 

Peraturan Gubernur tentang RAD-GRK ini sudah ada pada tahun 2012 dengan nomor pergub 80, disertai dengan dokumen RAD-GRK Sumatera Barat sebagai lampiran dari pergub. Dalam pergub dijelaskan bahwa sumber emisi utama di Sumatera Barat terdiri atas tiga sector, yaitu Sektor Landbase, Sektor Energi dan Transportasi serta Sektor Pengelolaan Limbah. Sektor Landbase terbagi lagi atas Kehutanan, Lahan Gambut dan Pertanian. Sektor Landbase saat ini menjadi penyumbang emisi terbesar dari ketiga sector tersebut. Sektor Landbase  menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 29.967.603,68 TCO2eq, atau 86,08% dari total emisi gas rumah kaca dari semua sector. Sektor energy dan transportasi merupakan sector kedua penyumbang emisi terbesar, yaitu sebesar 4.365.100,00 TCO2eq (12,54%) dan terakhir sector pengelolaan limbah, sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terendah  sebesar 481.151,00 TCO2eq atau 1,38 % dari keseluruhan emisi gas rumah kaca di Sumatera Barat.

Selain Kaji Ulang RAD-GRK, pada kesempatan ini Bappenas/KPPN melalui sekretariat RAN-GRK juga mengadakan pelatihan singkat tentang PEP RAD-GRK Online. PEP RAD-GRK Online ini merupakan hal yang baru dalam sistem pelaporan RAD-GRK. Sebelumnya sistem pelaporan masih menggunakan cara manual. Dibentuknya sistem PEP Online ini dengan tujuan agar sistem pelaporan menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan adanya sistem PEP RAD-GRK online ini bukan berarti PEP RAD-GRK secara manual menjadi hilang begitu saja. PEP RAD-GRK secara manual tetap dibuat sebagai dasar dalam pelaporan secara online.

Yang sangat perlu di perhatikan dalam menyusun kaji ulang RAD-GRK dilihat dari perkembangan perubahan iklim saat ini yaitu keuntungan tambahan dari setiap aksi mitigasi yang direncanakan (Development Benefit ) yang terdiri dari manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Hal ini yang menjadikan perbedaan antara RAN/RAD-GRK tahun 2012 dengan RAN/RAD-GRK yang telah di kaji ulang pada tahun 2016. Kaji Ulang terhadap dokumen RAD-GRK ini harus disampaikan setiap provinsi ke Bappenas beserta draft revisi pergub tentang RAD-GRK sebelum tahun 2017. Sekretariat RAN-GRK juga mengharapkan kepada Bappeda setiap provinsi agar melakukan sosialisasi terhadap Kaji Ulang RAD-GRK yang telah dilakukan, sebelum ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur, agar semua kegiatan yang diakomodir dalam RAD-GRK tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. @ Penulis Budi Arman,ST., Editor Akky Perdana, ST