RAPAT EVALUASI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 Provinsi Sumatera Barat Dan Kab/Kota Se Sumatera Barat

Darmalis 2016-10-31 15:33:05 berita 302

          Tanggal 21 Oktober 2016 Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Triwulan III Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota se Sumatera Barat yang bertempat di Ruang pertemuan Auditorium Gubenuran Sumatera Barat yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit, yang didampingi oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat DR.Ir Reti Wafda,MTP dan Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan (SPP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Ir.Kuartini Deti Putri, M.Si

       Dalam pembukaan rapat, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa Pertemuan ini mempunyai arti penting dan strategis karena 2 (dua) alasan utama, yaitu: Pertama, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”. Kedua, untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga  Rapat Evaluasi Triwulan III Tahun 2016 ini jadi momentum untuk meningkatkan  pembangunan di daerah yang berkesinambungan, efisien dan efektif melalui program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

            Hal terpenting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah, karena tanpa data dan informasi yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menghambat sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena untuk mengusulkan program dan kegiatan yang didanai melalui APBN haruslah melalui proposal bassed yang tentu saja ketersediaan data dan informasi daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan.

            Bapak Wakil Gubernur sangat berharap bahwa kita semua harus mempunyai pemahaman dan komitmen yang sama mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan kedepan. Dengan pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi masing-masing serta dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk menjaga koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah Provinsi, maka akan dapat meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam rangka menuju efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. @ Penulis Darmalis, Editor Akky Perdana, ST