Pembahasan Penyusunan Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Darmalis 2016-09-24 10:24:46 kegiatan 130

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai

41% jika mendapatkan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (business as usual/BAU) dan pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen Indonesia tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan menjadi 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan Internasional). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Kaji ulang dilakukan agar kebijakan penurunan emisi, relevan dengan berbagai factor perhitungan emisi, seperti data, metode perhitungan dan proyeksi emisi GRK, target penurunan emisi GRK setiap bidang/sektor, rencana aksi mitigasi yang disesuaikan dengan RPJMD serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya penurunan emisi GRK.

 

Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Barat, sudah disusun pada tahun 2012. Namun sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan, banyak materi dari RAD-GRK tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu perlu dilakukan revisi atau kaji ulang terhadap dokumen tersebut. Kaji ulang RAN/RAD-GRK merupakan proses yang telah dimandatkan dalam Pasal 9 Perpres 61 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN/RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang RAD-GRK adalah perubahan struktur organisasi pemerintahan, perubahan atas pencapaian dan target penurunan emisi, perubahan faktor emisi, metode penghitungan dan proyeksi emisi, rekomendasi dari pembelajaran pelaksanaan  RAN-GRK. 

 

Bertempat di ruang rapat bidang PWLH Bappeda Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 15 September 2016 berlangsung rapat pembahasan penyusunan Kaji Ulang RAD-GRK tahun 2016 yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota kelompok kerja (pokja)RAD-GRK Prov. Sumbar yang berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Bapedalda, Prasjal Tarkim dan Dinas Perhubungan Kominfo Sumatera Barat  kecuali anggota pokja dari sektor pertanian.

 

Acara dibuka dan dipimpin oleh Firdaus Arifin, S. Si, Kasubid Lingkungan Hidup Bappeda Sumatera Barat, yang menegaskan bahwa Kaji Ulang RAD-GRK ini wajib dilaksanakan karena perkembangan dinamika nasional dan internasional menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kebijakan di tingkat pusat sehingga perlu penyesuaian dalam muatan substansi dokumen RAD-GRK. Selain itu juga dari sisi teknis ada factor emisi baru yang mempengaruhi besaran perhitungan target dan pencapaian emisi.

 

Afrial Muhammad dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (pokja Sektor Kehutanan dan lahan) membahas tentang opsi aksi mitigasi, perkiraan penurunan emisi dan sumber pendanaan. Ketiga hal tersebut masih bisa menggunakan data dari dokumen RAD-GRK tahun 2012. Menanggapi hal itu, Firdaus Arifin menyatakan bahwa ada beberapa data pada dokumen RAD-GRK tahun 2012 yang masih relevan dan ada yang tidak relevan lagi.

 

Sementara itu Ibnu Ishaq dari dinas ESDM menyatakan bahwa perhitungan emisi dilakukan hanya terhadap kegiatan yang pendanaannya dari APBD, tidak bisa digabung dengan APBN karena akan mengakibatkan perhitungan double dimana dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah  pusat menghitung emisi dari kegiatan yang sama. Namun pendapat dari beberapa anggota Pokja yang lain menyatakan kegiatan APBN tetap bisa dihitung dengan asumsi bahwa kegiatan APBN dan APBD pada lokasi yang berbeda bisa dihitung secara bersama untuk mendapatkan potensi emisinya, kecuali kegiatan tersebut berada pada lokasi yang sama.

 

Dari diskusi yang berkembang, semua anggota pokja yang hadir menyepakati untuk secara bersama-sama melaksanakan kaji ulang dokumen RAD-GRK ini. Setiap anggota sektor bertanggung jawab terhadap penulisan kaji ulang pada sektor masing-masing. Setiap penulis juga menyesuaikan penulisan dengan format baru yang sudah ditetapkan oleh Bappenas melalui buku pedoman kaji ulang RAD-GRK. Perkembangan dari pembahasan ini menghasilkan keputusan bahwa pokja tetap menghitung semua kegiatan baik itu sumber pendanaannya dari APBD maupun APBN. Pada akhirnya kegiatan ini akan di diskusikan dengan Sekretariat RAN-GRK. Dan kesimpulan dari pertemuan ini disepakati bahwa penyusunan Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat akan di selesaikan pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2016 oleh masing-masing sektor.@ Penulis Budi Arman, Editor Akky Perdana, ST