Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali (PK) RTRW Wilayah I Sumatera

Darmalis 2016-09-24 10:27:17 kegiatan 905

Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengadakan kegiatan Focus Group Discussion  tentang Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali (PK) RTRW Wilayah I Sumatera pada tanggal 9 September 2016. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Usra Deni, Kasi Pembinaan di Bidang Tata Ruang, Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, yang dihadiri oleh anggota BKPRD Provinsi Sumatera Barat dari Bappeda,Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, BPBD, Dinas Perhubungan Kominfo dan juga anggota BKPRD Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN yang telah memilih Sumatera Barat sebagai lokasi kegiatan FGD PK RTRW Wilayah I Sumatera. Selain itu juga menyambut baik kegiatan tersebut diatas dan menekankan bahwa pada pasal 23 ayat (4) undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang di pasal 82 ayat (1) menyatakan rencana tata ruang wilayah ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Terjadinya dinamika pembangunan yang sangat tinggi di daerah, kebijakan nasional dan regulasi yang mengatur pelaksanaan pembangunan menyebabkan dokumen tata ruang itu perlu dilakukan tinjau ulang, dengan kondisi tersebut, Provinsi Sumatera Barat ke depan dipandang perlu melaksanakan peninjauan kembali peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat  tahun 2012-2032.

Terkait dengan hal diatas, Pemprov Sumatera Barat pada tahun 2016 telah membentuk Tim untuk melakukan peninjauan kembali Perda Nomor 13 Tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat. Tim ini melibatkan seluruh Stakeholder terkait dengan penataan ruang di Sumatera Barat, disamping itu juga para pakar dari Perguruan Tinggi.

Pada kegiatan ini Dirjen ATR/BPN menyampaikan paparan melalui Pak Bambang Trihartanto Suroyo, staf pada Ditjen Penataan Ruang, Kementerian ATR/BPN. Menurut Pak Bambang, Peninjauan Kembali dan Revisi merupakan kegiatan yang berbeda, baik dari segi substansi, waktu pengerjaan maupun orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tata ruang merupakan proses dinamis, artinya dalam penyusunan tata ruang memuat kebijakan dan strategi nasional serta perubahan undang-undang.

Peninjauan Kembali boleh dilakukan satu kali dalam 5 tahun dalam keadaan normal, namun boleh juga dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 tahun apabila ada kejadian luar biasa seperti bencana alam, perubahan kebijakan nasional dan lain-lain. Peninjauan Kembali ini nanti akan menghasilkan rekomendasi berupa revisi terhadap RTRW atau tidak revisi.

Revisi terhadap RTRW apabila terjadi perubahan substansi kurang dari 20%, cukup dilakukan pergantian pasal saja, namun apabila perubahan substansi mencapai lebih dari 20 %, maka perda RTRW yang bersangkutan harus dicabut, dan dibuatkan peraturan daerah yang baru, demikian disampaikan oleh Pak Bambang dalam paparannya. Pada akhir paparannya, Pak Bambang menyampaikan bahwa peraturan menteri tentang pedoman penyusunan PK RTRW ini sudah dibuat namun masih menunggu pengesahan dari menteri ATR/BPN.@ Penulis : Budi Arman, Editor : Akky Perdana, ST