Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan di Sumatera Barat

Darmalis 2016-09-20 16:13:51 berita 293

Sehubungan dengan kegiatan kajian Sinergitas Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Direktotrat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas RI, maka diminta Bappeda Provisinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 September 2016 bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Kabid di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat, beserta staf Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, staf Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, serta dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat di wakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Prasjaltarkim, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Focus Group Discussion (FGD) Kajian Sinergitas Sistem Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, tanggapan dan masukan mengenai pelaksanaan sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Rapat dibuka oleh Kabid Statistik dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Ir. Kuartini Deti Putri, MSi yang sekaligus menjadi Narasumber FGD bersama dengan Kasubdit Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D.

           Dalam paparannya Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D. menyampaikan bahwasanya terdapat cukup banyak regulasi yang terkait Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pada K/L yaitu Bappenas, KSP, Kemenpan RB, BPKP, Kemendagri dan Kemenkeu. Pemda melaksanakan kegiatan pelaporan ke Bappenas, KSP, BPKP, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenpan RB yang mana data dari setiap laporan yang dilaporkan ke masing-masing K/L tersebut ada beberapa yang sama. Begitu pula dengan K/L yang melakukan pelaporan ke Bappenas, KSP, Kemenkeu, dan Kemenpan RB yang beberapa data pelaporannya pun ada yang sama. Sehingga Pemda dan K/L melakukan penginputan beberapa data pelaporan yang sama berkali-kali ke sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang berbeda.

Kondisi Sistem Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian saat ini menunjukan bahwa kegiatan monevdal menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan KL karena harus menginput beberapa data yang sama di sistem monev yang berbeda, selain itu masing-masing K/L memiliki sistem monev sendiri-sendiri padahal data dan informasinya saling terkait hal ini karena terdapat beberapa K/L yang diamanatkan oleh UU untuk melaksanakan kegiatan Monevdal, dan kurang adanya pemanfaatan data pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Oleh sebab itu Bappenas melalui Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan tengah menyusun kajian tentang Sinergitas Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan memintakan masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan dan tindak lanjut yang akan direkomendasikan dalam FGD ini.

Selanjutnya Kabid SPP Ir. Kuartini Deti Putri, MSi dalam paparannya menyampaikan, adanya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat, bahwa begitu banyak format pelaporan yang diminta oleh Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah dimana hasil substansinya hampir sama sehingga tidak efektif dan efesien, permasalahan lainnya adalah : a) sangat sulit mendapatkan laporan secara cepat, tepat dan komprehensif, hal ini disebabkan tidak adanya format dasar pelaporan dan sistem informasi yang seragam dari semua Kementerian/Lembaga yang dapat mempercepat kegiatan monitoring & evaluasi; b) membutuhkan waktu lama untuk mengkompilasi laporan yang masuk karena banyaknya laporan yang diserahkan sedangkan masing-masing laporan harus di analisa dan disimpulkan hal ini disebabkan belum adanya sistem pelaporan yang  terintegrasi dan otomatis serta personil SDM yang terbatas; c) tidak adanya feedback dari penerima laporan (Pemerintah Pusat) atas laporan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, serta penghargaan dan sanksi; d) belum dipatuhinya regulasi terkait dengan pendanaan monev untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun APBN, hal ini sering menjadi temuan, monev kegiatan APBN dibiayai melalui APBD.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bahan  rekomendasi, diantaranya adalah sebagai berikut : a) mendorong Bappenas untuk menginisiasi pembuatan sistem e-Planning included e-Monev yang harus digunakan dan dipatuhi oleh setiap Kementerian/Lembaga maupun Perangkat Daerah; b) merevisi UU Nomor 25 Tahun 2004; c) mendesak Pemerintah untuk mempedomani PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; d) pemberlakuan reward and punishment.

(Penulis : Tomi)

Editor : Akky Perdana, ST