Rapat Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

Darmalis 2016-07-01 15:57:29 kegiatan 355

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, Selasa tanggal 28 Juni 2016, bertempat di Ruang Rapat lantai I kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Rapat dihadiri oleh Sekda Kabupaten Tanah Datar beserta rombongan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan Tim Pembahasan Provinsi yang terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pembanggunan, Kerjasama Rantau dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kesempatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengharapkan saran dan masukan Tim Provinsi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

              Rapat dipimpin Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan Ir. Kuartini Deti Putri, Msi, dengan mengacu kepada Permendagri No 54 Tahun 2010, pasal 69 yang berbunyi: (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur, (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/ Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur, (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur, (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut: rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota dan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

            Pasal 71 yg berbunyi: (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal  69 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya. (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan daerah dan/atau provinsi/ kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.(Penulis : Tomi)