Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat/UPTB lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai/staf Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan melalui rencana pembentukan UPTB merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya; Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Perekonomian; Bidang Statistik & Pengendalian Pembangunan;  dan Bidang Penelitian dan  Pengembangan; serta 1 UPTB LPSE.