Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang PUPR Sumbar Jalani Sidang Perdana
21 Maret 2018 10:12:42 WIB 38 BERITA TERKINI Admin

JawaPos.com - Setelah hampir dua bulan berlalu, berkas dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan penyelewengan anggaran dan pencucian uang di Dinas PUPR Sumatera Barat (Sumbar) tahun anggaran 2012 hingga 2016 lalu akhirnya rampung juga.

Alhasil, Jumat (12/1) terdakwa Yusafni yang notabenenya pegawai Dinas yang dulunya bernama Prasjaltarkim Sumbar itu, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang untuk menjalani proses sidang perdana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erianto dalam dakwaannya mengatakan, kasus dugaan korupsi ini terjadi saat terdakwa Yusafni menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012 dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2013 hingga 2016 di Dinas Prasjaltarkim atau PUPR Sumbar bersama dengan mantan kepala Dinas Suprapto yang telah divonis hukuman penjara.

Yusafni di dakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah berupa ganti rugi tanah atau bangunan atau tanaman kepada masyarakat pada beberapa lokasi proyek strategis di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Seperti, pembebasan lahan di Jalan Samudera Kota Padang, lahan Jalan Bypass Kota Padang, lahan pembangunan Main Stadium Kabupaten Padang Pariaman, dan lahan pembangunan Flyover Duku Kabupaten Padang Pariaman.

"Ganti rugi lahan pembangunan infrastruktur strategis pada Dinas Prasjaltarkim Sumbar tahun 2012 hingga 2016," katanya, Jumat (12/1).

Atas proses itu, Yusafni dinilai telah melakukan korupsi yang berdasarkan temuan BPK. Yusafni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp62,5 miliar. "Perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo psal 64 KUHP," tegas Jaksa.

Selain itu, terdakwa Yusafni juga didakwa kasus pencucian uang dengan cara menyalurkan serta mentransfer hasil dugaan penyelewengan dana itu pada beberapa nomor rekening lainnya. "Dalam perbuatan ini, terdakwa diancam pidana sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," bebernya.

Atas dakwaan tersebut, Yusafni yang didampingi Penasehat Hukum (PH) Defika Yufiandra akan mengajukan eksepsi tertulis pekan depan.

Setelah itu, sidang yang dipimpin hakim ketua Irwan Munir dengan hakim anggota Emria Fitriani dan Perry Desmarera ditunda hingga Jumat (19/1) pekan depan.

Seperti diketahui, Yusafni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran Pemerintah Provinsi Sumbar oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada Juli 2017 lalu di Jakarta. Lantas, berkas perkara Yusafni dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Kamis (23/11).

Yusafni yang terakhir diketahui berdinas di Dinas Prasjaltarkim sebagai PPTK yang bertindak selaku juru bayar ganti rugi bangunan dan lahan, pada beberapa lokasi proyek strategis di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Seperti, pembebasan lahan di Jalan Samudera Kota Padang, lahan Jalan Bypass Kota Padang, lahan pembangunan Main Stadium Kabupaten Padang Pariaman, dan lahan pembangunan Flyover Duku Kabupaten Padang Pariaman.

Yusafni diduga membuat dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2016. Saat itu, Yusafni disebut bertugas untuk mencairkan dana untuk ganti rugi tanah senilai Rp120 miliar. Namun, setelah diselidiki, terdapat beberapa diantaranya penggantian ganti rugi yang ternyata fiktif. Sehingga, setelah diperiksa, akibat perbuatannya ditemukan kerugian Negara sekitar Rp60 miliar lebih.

Sumber : jawapos.com